DPR Telah Tetapkan Ketua Komisi dan Badan
Jakarta (ANTARA) - DPR telah menetapkan formasi ketua komisi-komisi melalui rapat konsultasi pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi soal pembentukan komisi di gedung DPR Senayan Jakarta, Selasa malam.
Ketua DPR Marzuki Ali mengatakan, pembagian formasi komposisi komisi dilakukan sesuai aturan tata tertib DPR yakni berdasarkan azas proporsionalitas sesuai dengan hak masing-masing fraksi berdasarkan hasil Pemilu legislatif.
"Dalam pemilihan formasi komposisi komisi dilakukan dengan cara siapa memilih apa," kata Marzuki saat istirahat makan malam.
Hasil penetapan ketua-ketua komisi tersebut yakni:
Komisi I: Partai Keadilan Sejahtera, komisi II: Partai Golkar, komisi III: Partai Demokrat, komisi IV: Partai Persatuan Pembangunan, komisi V: Partai Amanat Nasional, komisi VI: Partai Golkar, komisi VII: Partai Demokrat, komisi VIII: Partai Kebangkitan Bangsa, komisi IX: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, komisi X: Partai Demokrat, dan komisi XI: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Selain ketua-ketua komisi, rapat konsultatif tersebut juga telah menetapkan ketua untuk lima badan kelengkapan dewan yakni, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN): Partai Gerindra, Badan Kehormatan (BK): Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Kemudian Badan Legislasi (Baleg): Partai Golkar, Pantia Anggaran (Panggar): Partai Demokrat, dan Badan Kerjasama Antarparlemen (BKSAP): Partai Keadilan Sejahtera.
Sedangkan dua badan kelengkapan dewan lainnya yakni Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan Panitia Khusus (Pansus) tidak dipilih ketuanya, karena pimpinannya secara otomatis adalah pimpinan DPR.
Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar, Priyo Budi Santoso mengatakan, setelah ditetapkan formasi ketua komisi, maka pengisian nama ketua fraksi akan dilakukan olah masing-masing fraksi dalam rapat pleno di internal fraksinya masing-masing.
"Nama-nama ketua komisi diharapkan sudah ditetapkan oleh masing-masing fraksi paling lambat pada Jumat (16/10) mendatang," katanya.
Selain menetapkan ketua komisi dan badan kelengkapan, rapat konsultatif pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi yang berlangsung secara maraton sejak pagi hingga malam, juga menetapkan formasi wakil ketua komisi dan badan kelengkapan.
Komposisi wakil ketua komisi dan badan kelengkapan tersebut yang seluruhnya ada sebanyak 48 kursi meliputi, Partai Demokrat sebanyak 13 kursi, Partai Golkar sebanyak sembilan kursi, PDI Perjuangan delapan kursi, Partai Keadilan Sejahtera lima kursi.
Selanjutnya Partai Amanat Nasional empat kursi, Partai Persatuan Pembangunan tiga kursi, Partai Kebangkitan Bangsa dua kursi, Partai Gerindra dua kursi, dan Partai Hanura dua kursi.
Anggota fraksi Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan mengatakan, penetapan pimpinan komisi dan badan kelengkapan dewan berlangsung lama karena persoalan teknis penetapan, bukan karena perdebatan yang alot antar-fraksi.
"Dialog antarfraksi berlangsung lancar tidak ada perdebatan, cuma penetapan teknisnya agar mendapatkan hasil terbaik untuk seluruh fraksi," katanya.
Komisi-Komisi di DPR .
Komisi
Susunan dan keanggotaan komisi ditetapkan oleh DPR dalam Rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi, pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan Tahun Sidang. Setiap Anggota, kecuali Pimpinan MPR dan DPR, harus menjadi anggota salah satu komisi.
Jumlah Komisi, Pasangan Kerja Komisi dan Ruang Lingkup Tugas Komisi diatur lebih lanjut dengan Keputusan DPR yang didasarkan pada institusi pemerintah, baik lembaga kementerian negara maupun lembaga non-kementerian, dan sekretariat lembaga negara, dengan mempertimbangkan keefektifan tugas DPR.
Tugas Komisi dalam pembentukan undang-undang adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya.
Tugas Komisi di bidang anggaran lain:
• mengadakan Pembicaraan Pendahuluan mengenai penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah; dan
• mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan pemerintah.
Tugas komisi di bidang pengawasan antara lain:
• melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya;
• membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya;
• melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah; serta
• membahas dan menindklanjuti usulan DPD.
Komisi dalam melaksanakan tugasnya dapat: mengadakan Rapat kerja dengan Presiden, yang dapat diwakili oleh Menteri; mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan pejabat pemerintah yang mewakili intansinya, mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum, mengadakan kunjungan kerja dalam Masa Reses.
Komisi I
Ruang Lingkup :
• Pertahanan
• Luar Negeri
• Informasi
Pasangan Kerja
• Departemen Pertahanan
• Departemen Luar Negeri
• Panglima TNI (Mabes TNI AD, AL dan AU)
• Departemen Komunikasi dan Informatika
• Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
• Badan Intelijen Negara (BIN)
• Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG)
• Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA
• Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
• Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
• Televisi Republik Indonesia (TVRI)
• Radio Republik Indonesia (RRI)
• Dewan Pers
• Perum Antara
Komisi II
Ruang Lingkup Tugas:
• Pemerintahan Dalam Negeri
• Aparatur Negara
• Otonomi Daerah
• Agraria
Pasangan Kerja
• Departemen Dalam Negeri
• Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
• Menteri Sekretaris Negara
• Sekretaris Kabinet
• Lembaga Administrasi Negara (LAN)
• Badan Kepegawaian Negara (BKN)
• Badan Pertanahan Nasional (BPN)
• Arsip Nasional RI (ANRI)
• Komisi Pemilihan Umum (KPU)
• Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)
• Komisi Ombudsman Nasional (KON)
Komisi III
Ruang Lingkup
• Hukum
• HAM
• Keamanan
Pasangan Kerja
• Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia
• Kejaksaan Agung
• Kepolisian Negara Republik Indonesia
• Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
• Komisi Hukum Nasional
• Komisi Nasional HAM (KOMNAS HAM)
• Setjen Mahkamah Agung
• Setjen Mahkamah Konstitusi
• Setjen MPR
• Setjen DPD
• Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
• Komisi Yudisial
• Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
• Badan Narkotika Nasional (BNN)
Komisi IV
Ruang Lingkup
• Pertanian
• Perkebunan
• Kehutanan
• Kelautan
• Perikanan
• Pangan
Pasangan Kerja
• Departemen Pertanian
• Departemen Kehutanan
• Departemen Kelautan dan Perikanan
• Badan Urusan Logistik
• Dewan Maritim Nasional
Komisi V
Ruang Lingkup
• Perhubungan
• Telekomunikasi
• Pekerjaan Umum
• Perumahan Rakyat
• Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal
Mitra Kerja
• Departemen Pekerjaan Umum
• Departemen Perhubungan
• Menteri Negara Perumahan Rakyat
• Menteri Negara Pembangunan Daerah Teringgal
• Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
• Badan SAR Nasional
• Badan Penanggulangan Lumpur Sidoardjo (BPLS)
Komisi VI
Ruang Lingkup
• Perdagangan
• Perindustrian
• Investasi
• Koperasi, UKM dan BUMN
• Standarisasi Nasional
Pasangan Kerja
• Departemen Perindustrian
• Departemen Perdagangan
• Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
• Menteri Negara BUMN
• Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
• Badan Standarisasi Nasional (BSN)
• Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
• Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
Komisi VII
Ruang Lingkup
• Energi Sumber Daya Mineral
• Riset dan Teknologi
• Lingkungan Hidup
Pasangan Kerja
• Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
• Menteri Negara Lingkungan Hidup
• Menteri Negara Riset dan Teknologi
• Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
• Dewan Riset Nasional
• Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
• Badan Tenaga Nuklir (BATAN)
• Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETAN)
• Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL)
• Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
• Badan Pengatur Kegiatan Hilir Migas
• Badan Pelaksana Pengendalian Usaha Hulu Migas
• PP IPTEK
• Lembaga EIKJMEN
Komisi VIII
Ruang Lingkup
• Agama
• Sosial
• Pemberdayaan Perempuan
Pasangan Kerja
• Departemen Agama
• Departemen Sosial
• Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
• Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
• Badan Nasional Penanggulangan Bencana
• Badan Amil Zakat Nasional
Komisi IX
Ruang Lingkup
• Tenaga Kerja dan Transmigrasi
• Kependudukan
• Kesehatan
Pasangan Kerja
• Departemen Kesehatan
• Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
• badan Kkoordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
• Badan Pengawas Obat dan Makanan
• BNP2TKI
• PT Askes ( Persero)
• PT. Jamsostek( Persero)
Komisi X
Ruang Lingkup
• Pendidikan
• Pemusa
• Olahraga
• Pariwisata
• Kesenian
• Kebudayaan
Pasangan Kerja
• Departemen Pendidikan Nasional
• Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
• Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga
• Perpustakaan Nasional
Komisi XI
Ruang Lingkup
• Keuangan
• Perencanaan Pembangunan Nasional
• Perbankan
• Lembaga Keuangan Bukan Bank
Pasangan Kerja
• Departemen Keuangan
• Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan/Kepala BAPPENAS
• Bank Indonesia
• Perbankan danLembaga Keuangan Bukan Bank
• Badan Peengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
• Badan Pusat Statistik
• Setjen BPK RI
• Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
• Lembaga Kebijakan dan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
FRAKSI
Tata Tertib DPR RI Mengenai Fraksi
Pasal 18
1. Fraksi dibentuk dalam rangka optimalisasi dan keefektifan pelaksanaan tugas dan wewenang DPR, serta hak dan kewajiban anggota.
2. Fraksi dapat dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR.
3. Fraksi dapat juga dibentuk oleh gabungan dari 2 (dua) atau lebih partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
4. Setiap anggota harus menjadi anggota salah satu fraksi .
5. Fraksi bertugas mengoordinasikan kegiatan anggotanya dalam melaksanakan tugas dan wewenang DPR, dan meningkatkan kemampuan, disiplin, keefektifan, dan efisiensi kerja anggotanya dalam melaksanakan tugas yang tercermin dalam setiap kegiatan DPR.
6. Fraksi melakukan ev aluasi terhadap kinerja anggotanya dan melaporkan kepada publik, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sidang.
7. Pimpinan fraksi ditetapkan oleh fraksinya masing-masing.
8. Fraksi membentuk aturan tata kerja internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 19
Dalam rangka memperlancar tugasnya, fraksi mengajukan usul anggaran dan kebutuhan tenaga ahli kepada Sekretaris Jenderal DPR untuk diteruskan kepada BURT.
Fraksi Jumlah %
Partai Demokrat FPD 148 26,4
Partai Golkar FPG 106 18,92
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan FPDI Perjuangan 94 16,78
Partai Keadilan Sejahtera FPKS 57 10,17
Partai Amanat Nasional FPAN 46 8,21
Partai Persatuan Pembangunan FPPP 38 6,78
Partai Kebangkitan Bangsa FPKB 28 5,00
Partai Gerakan Indonesia Raya F-GERINDRA 26 4,64
Partai Hati Nurani Rakyat F-HANURA 17 3,04
Total 560 100
skip to main |
skip to sidebar
"Pers adalah instrumen paling baik dalam pencerahan dan meningkatkan kualitas manusia sebagai makhluk rasional, moral, dan sosial." Thomas Jefferson (1762-1826), presiden ketiga Amerika Serikat.
MEDIA INFORMASI DARI RAKYAT, OLEH RAKYAT, UNTUK RAKYAT
PRUDENTIAL
Bapak / Ibu Yth : izinkan kami menawarkan kesempatan yang sangat menjanjikan, yakni MENABUNG sekaligus ber INVESTASI dengan JAMINAN bersama kami dibawah bendera dan pelayanan terbaik dari PRUDENTIAL L. A...cp YULMEDIA SH. 081317035749
"Pers adalah instrumen paling baik dalam pencerahan dan meningkatkan kualitas manusia sebagai makhluk rasional, moral, dan sosial." Thomas Jefferson (1762-1826), presiden ketiga Amerika Serikat.
TENTANG KAMI
Seputar Wakil Rakyat adalah Blog yang melayani informasi dan berita Wakil Rakyat dan Aktivitasnya. Blog ini nantinya diperbaharui selama 24 jam dalam sepekan, dan secara kreatif mengawinkan teks, foto, video dan suara.
Kami berupaya menerapkan standar jurnalisme berkualitas dalam meliput aktivitas anngota Dewan Perwakilan Rakyat, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.
Kami menjadikan SWR bagian dari upaya mencerdaskan bangsa melalui jurnalisme cerdas, tajam, berimbang dan menghibur.
PERSONIL:
CEO :
Yulmedia
Chief Financial Officer :
Arif Gibran
Penasihat:
Drs. Mas’ud MM
Direktur Produksi / Pemimpin Redaksi :
Yulmedia
Redaktur Pelaksana :
Rudi YH
Redaktur Liputan :
Hamdi
Reporter :
Yulia N
Hera K
Tri Astuti
Seno
Sekretariat Redaksi :
Ferri Candra
Kontak
Mobile: +62 81-317035749
Email: mediayul99@yahoo.co.id
Arsip Blog
-
▼
2009
(33)
-
▼
Oktober
(10)
- DPR pertanyakan orientasi pendidikan Mendiknas bar...
- Kini, Tak Mudah Jadi Staf Ahli DPRUji kepatutan da...
- Peternak Sukabumi Adukan Menkes ke DPRSenin, 26 Ok...
- SETJEN DPR LEPAS 20 ORANG CALON HAJI 200921-Okt-20...
- Biaya Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Rp 34...
- Ketua MPR: Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tak ...
- DPR Telah Tetapkan Ketua Komisi dan BadanJakarta (...
- SBY seleksi calon pembantunya dua hari lagi Jakart...
- INFO DPD
- Wakil Rakyat Bicara
-
▼
Oktober
(10)
SEJARAH DPR RI
Sejarah DPR dapat dilihat dari periode :
a. Volksraad.
b. Masa perjuangan Kemerdekaan.
c. Dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)
Secara ringkas dapat dijelaskan sbb. :
Pada masa penjajahan Belanda, terdapat lembaga semacam parlemen bentukan Penjajah Belanda yang dinamakan Volksraad.Pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda mengakhiri masa penjajahan selama 350 tahun di Indonesia.Pergantian penjajahan dari Belanda kepada Jepang mengakibatkan keberadaan Volksraad secara otomatis tidak diakui lagi, dan bangsa Indonesia memasuki masa perjuangan Kemerdekaan.
Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 (12 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia) di Gedung Kesenian, Pasar Baru Jakarta. Tanggal peresmian KNIP (29 agustus 1945) dijadikan sebagai TANGGAL dan HARI LAHIR DPR RI. Dalam Sidang KNIP yang pertama telah menyusun pimpinan sebagai berikut :
- K e t u a : Mr. Kasman Singodimedjo
- Wakil Ketua I : Mr. Sutardjo Kartohadikusumo
- Wakil Ketua II : Mr. J. Latuharhary
- Wakil Ketua III : Adam Malik
Sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, DPR RI telah mengalami 15 pergantian periode, diantaranya dipilih melalui Pemilihan Umum, yaitu tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997 dan 1999
PERIODE VOLKSRAAD
(JAMAN PENJAJAHAN BELANDA)
Pasal 53 sampai dengan Pasal 80 Bagian Kedua Indische Staatsregeling, wet op de Staatsinrichting van Nederlandsh-Indie (Indische Staatsrgeling) yang ditetapkan pada tanggal 16 Desember 1916 serta diumumkan dalam Staatsblat Hindia No. 114 Tahun 1916 dan berlaku pada tangal 1 Agustus 1917 memuat hal-hal yang berkenaan dengan kekuasaan legislatif, yaitu Volksraad (Dewan Rakyat).
Berdasarkan konstitusi Indische Staatsrgeling buatan Belanda itulah, pada tanggal 18 Mei 1918 Gubernur Jenderal Graaf van Limburg Stirum atas nama pemerintah penjajah Belanda membentuk dan melantik Volksraad (Dewan Rakyat).
keanggotaan Volksraad :
- Tahun 1918 :
Ketua : 1 orang (diangkat oleh Raja)
Anggota : 38 orang (Anggota Volksraad dari golongan Bumi Putra hanya berjumlah 20 orang)
- Tahun 1927 :
Ketua : 1 orang (diangkat oleh Raja)
Anggota : 55 orang (Anggota Volksraad dari golongan Bumi Putra hanya berjumlah 25 orang)
- Tahun 1930 :
Ketua : 1 orang (diangkat oleh Raja)
Anggota : 60 orang (Anggota Volksraad dari golongan Bumi Putra hanya berjumlah 30 orang)
Volksraad mempunyai hak yang tidak sama dengan parlemen, karena volksraad tidak mempunyai hak angket dan hak menentukan anggaran belanja negara.
Kaum Nasionalis moderat antara lain Hohammad Husni Thamrin, dll. menggunakan Volksraad sebagai jalan untuk mencapai cita-cita Indonesia Merdeka memalui jalan Parlemen. Usul-usul anggota seperti Petisi Sutardjo Tahun 1935 yang berisi "permohonan kepada Pemerintah Belanda agar diadakan pembicaraan bersama antara Indonesia dan Berlanda dalam suatu perundingan mengenai nasib Indonesia di masa yang akan datang", atau Gerakan Indonesia Berparlemen dari Gabungan Politik Indonesia yang berisi keinginan adanya parlemen yang sesungguhnya sebagai suatu tahap untuk menuju Indonesia Merdeka, ternyata ditolak pemerintah Hindia Belanda.
Pada Awal perang Dunia II Anggota-anggota Volksraad mengusulkan dibentuknya milisi pribumi untuk membantu Pemerintah menghadapi musuh dari luar, usul ini juga ditolak. Tanggal 8 Desember 1941 Jepang melancarkan serangan ke Asia.
Tanggal 11 Januari 1942 Tentara Jepang pertama kali menginjak bumi Indonesia yaitu mendarat di Tarakan (kalimantan Timur). Hindia Belanda tidak mampu melawan dan menyerah kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, dan Belanda mengakhiri masa penjajahan selama 350 tahun di Indonesia. Pergantian penjajahan dari Belanda kepada Jepang mengakibatkan keberadaan Volksraad secara otomatis tidak diakui lagi.
JAMAN KEMERDEKAAN
Rakyat Indonesia pada awalnya gembira menyambut tentara Dai Nippon (Jepang), yang dianggap sebagai saudara tua yang membebaskan Indonesia dari belenggu penjajahan. Namun pemerintah militer Jepang tidak berbeda dengan pemerintahan Hindia Belanda.
Semua kegiatan politik dilarang. Pemimpin-pemimpin yang bersedia bekerjasama, berusaha menggunakan gerakan rakyat bentukan Jepang, seperti Tiga-A (Nippon cahaya Asia, Pelindung Asia, dan Pemimpin Asia) atau PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat), untuk membangunkan rakyat dan menanamkan cita-cita kemerdekaan dibalik punggung pemerintah militer Jepang.
Tahun 1943, dibentuk Tjuo Sangi-in, sebuah badan perwakilan yang hanya bertugas menjawab pertanyaan Saiko Sikikan, penguasa militer tertinggi, mengenai hal-hal yang menyangkut usaha memenangkan perang Asia Timur Raya. Jelas bahwa Tjuo Sangi-in bukan Badan Perwakilan apalagi Parlemen yang mewakili bangsa Indonesia.
Tanggal 14 Agustus 1945 Jepang dibom atom oleh "Serikat" dan Uni Soviet menyatakan perang terhadap Jepang. Dengan demikian Jepang akan kalah dalam waktu singkat, sehingga Proklamasi harus segera dilaksanakan.
Tanggal 16 Agustus 1945, tokoh-tokoh pemuda bersepakat menjauhkan Sukarno-Hatta ke luar kota (Rengasdengklok Krawang) dengan tujuan menjauhkan dari pengaruh Jepang yang berkedok menjanjikan kemerdekaan, dan didesak Sukarno-Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Setelah berunding selama satu malam di rumah Laksamana Maeda,maka pada tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno-Hatta atas nama Bangsa Indonesia membacakan Proklamasi Kemerdekaan di halaman rumahnya Pengangsaan Timur 56, Jakarta.
PERIODE KNIP
29 AGUSTUS 1945 s.d. PEBRUARI 1950
Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang kita kenal sebagai Undang-undang Dasar 1945. Maka mulai saat ini, penyelenggara negara didasarkan pada ketentuan-ketentuan menurut Undang-undang Dasar 1945.
Sesuai dengan ketentuan dalam Aturan Peralihan, tanggal 29 Agustus 1945, dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP beranggotakan 137 orang. Komite Nasional Pusat ini diakui sebagai cikal bakal badan Legislatif di Indonesia, dan tanggal pembentukan KNIP yaitu 29 Agustus 1945 diresmikan sebagai hari jadi DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.
Pimpinan KNIP :
- Mr.Kasman Singodimedjo - Ketua
- M. Sutardjo Kartohadikusumo - Wakil Ketua I
- Mr. J. Latuharhary - Wakil Ketua II
- Adam Malik - Wakil Ketua III
Tanggal 10 Nopember 1945 terjadi pertempuran di Surabaya yang menimbulkan banyak korban di pihak bangsa Indonesia. Sehubungan dengan itu KNIP dalam Sidang Pleno ke-3 tanggal 27 Nopember 1945 mengeluarkan resolusi yang menyatakan protes yang sekeras-kerasnya kepada Pucuk Pimpinan Tentara Inggris di Indonesia atas penyerangan Angkatan Laut, Darat dan Udara atas rakyat dan daerah-daerah Indonesia.
KNIP telah mengadakan sidang di Kota Solo pada tahun 1946, di Malang pada tahun 1947, dan Yogyakarta tahun 1949.
Perjuangan mempertahankan kemerdekaan dilaksanakan serentak di medan-perang dan di meja perundingan. Dinamika revolusi ini juga dicerminkan dalam sidang-sidang KNIP, antara pendukung pemerintah dan golongan keras yang menentang perundingan.
Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda telah dua kali menandatangani perjanjian, yaitu Linggarjati dan Renville. Tetapi semua persetujuan itu dilanggar oleh Belanda, dengan melancarkan agresi militer ke daerah Republik.
www.dpr.go.id
Sub.Bag.Penerangan
TUGAS DAN WEWENANG DPR
Dalam melaksanakan Fungsi Legislasi,Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan, DPR mempunyai tugas dan wewenang antara lain:
a. membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
b. membahas dan memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang;
c. menerima dan membahas usulan Rancangan UndangUndang yang diajukan oleh DPD yang berkaitan dengan bidang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi Iainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah dan mengikut sertakan dalam pembahasannya dalam awal pembicaraan tingkat I;
d. mengundang DPD pntuk melakukan pembahasan rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR maupun oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf c, pada awal pembicaraan tingkat I;
e. memperhatikan pertimbangan DPD atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Und�ng yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama dalam awal pembicaraan tingkat I;
f. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD, sebagaimana dimaksud pada huruf e;
g. membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pajak, pendidikan, dan agama;
h. Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
i. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
j. Mengajukan, memberikan persetujuan, pertimbangan/konsultasi, dan pendapat;
k. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan
l. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang.
HAK DAN KEWAJIBAN DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Bab IV pasal 12 dan 13 Tata Tertib DPR RI, mempunyai hak: Sedangkan Hak Anggota DPR RI adalah: Selain hak yang dimiliki, Anggota DPR RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Tatib DPR RI, mempunyai kewajiban: Untuk penjelasan mengenai Tata cara Penyampaian Hak DPR dan Hak Anggota DPR, dapat dilihat dalam Tatib DPR RI Bab XXIV Pasal 171 sampai Pasal 199
ALAT KELENGKAPAN
Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPR membentuk Alat Kelengkapan DPR terdiri dari: Pimpinan DPR; Badan Musyawarah; Komisi; Badan Legislasi; Panitia Anggaran; Badan Urusan Rumah Tangga; Badan Kerja Sama Antar-Parlemen; Badan Kehormatan; dan Panitia Khusus.
1. Pimpinan DPR RI
Pimpinan DPR merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif, terdiri atas satu orang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil ketua yang diplih dari dan oleh Anggota dalam Rapat Paripurna.
Calon Ketua dan Wakil Ketua diusulkan kepada Pimpinan Sementara secara tertulis oleh Fraksi dalam satu paket calon Pimpinan yang terdiri atas 1 (satu) orang calon Ketua dan 3 (tiga) orang calon Wakil Ketua dari Fraksi yang berbeda untuk di tetapkan sebagai paket calon dalam Rapat Paripurna.
Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh Anggota. Calon Ketua dan Wakil Ketua diusulkan kepada Pimpinan Sementara secara tertulis oleh Fraksi dalam satu paket calon Pimpinan yang terdiri atas 1 (satu) orang calon ketua dan 3 (tiga) orang calon Wakil Ketua dan Fraksi yang berbeda untuk ditetapkan sebagai paket calon dalam Rapat Paripurna.
Tugas Pimpinan DPR antara lain: memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan; menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua; menjadi juru bicara DPR; melaksankaan dan memasyarakatkan keputusan DPR; melaksanakan konsultasi dengan Presiden dan Pimpinan Lembaga Negara lainnya sesuai dengan keputusan DPR; mewakili DPR dan/atau alat kelengkapan DPR di pengadilan; melaksanakan keputusan DPR berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; serta menetapkan arah, kebijakan umum dan strategi pengelolaan anggaran DPR; dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Paripurna DPR.
2. Badan Musyawarah (BAMUS)
Badan Musyawarah (Bamus) merupakan alat kelengkapan yang bersifat tetap. Keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan oleh DPR dalam Rapat Paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPR. Jumlah Anggota Badan Musyawarah sebanyak-banyaknya sepersepuluh dari jumlah Anggota yang ditetapkan oleh Rapat Paripurna berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
Tugas Badan Musyawarah antara lain: menetapkan acara DPR untuk 1 (satu) Tahun Sidang, 1 (satu) Masa Persidangan, atau sebagian dari suatu Masa Sidang, dan perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, serta jangka waktu penyelesaian Rancangan Undang-Undang, dengan tidak mengurangi hak Rapat Paripurna untuk mengubahnya; meminta dan/atau memberikan kesempatan alat kelengkapan DPR yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai hal yang menyangkut pelaksanaan tugas tiap-tiap alat kelengkapan; dan menentukan penanganan suatu Rancangan undang-Undang atau pelaksanaaan tugas DPR lainnya oleh alat kelengkapan DPR.
3. Komisi
Susunan dan keanggotaan komisi ditetapkan oleh DPR dalam Rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi, pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan Tahun Sidang. Setiap Anggota, kecuali Pimpinan MPR dan DPR, harus menjadi anggota salah satu komisi.
Jumlah Komisi, Pasangan Kerja Komisi dan Ruang Lingkup Tugas Komisi diatur lebih lanjut dengan Keputusan DPR yang didasarkan pada institusi pemerintah, baik lembaga kementerian negara maupun lembaga non-kementerian, dan sekretariat lembaga negara, dengan mempertimbangkan keefektifan tugas DPR.
Tugas Komisi dalam pembentukan undang-undang adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya.
Tugas Komisi di bidang anggaran lain: mengadakan Pembicaraan Pendahuluan mengenai penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah; dan mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan pemerintah.
Tugas komisi di bidang pengawasan antara lain: melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya; membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya; melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah; serta membahas dan menindklanjuti usulan DPD.
Komisi dalam melaksanakan tugasnya dapat: mengadakan Rapat kerja dengan Presiden, yang dapat diwakili oleh Menteri; mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan pejabat pemerintah yang mewakili intansinya, mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum, mengadakan kunjungan kerja dalam Masa Reses.
Pasangan Kerja Komisi-Komisi di DPR RI
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mempunyai 11 (sebelas) Komisi. Ruang lingkup tugas masing-masing Komisi adalah sebagai berikut:
KOMISI I: Pertahanan, Luar Negeri, dan Informasi
KOMISI II: Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Aparatur Negara, dan Agraria
KOMISI III: Hukum dan Perundang-undangan, HAM dan Keamanan
KOMISI IV: Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan dan Pangan
KOMISI V: Perhubungan, Telekomunikasi, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal
KOMISI VI: Perdagangan, Perindustrian, investasi, Koperasi, UKM, dan BUMN
KOMISI VII: Energi, Sumber Daya Mineral, Riset dan Teknologi, Lingkungan Hidup
KOMISI VIII: Agama, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan
KOMISI IX: Kependudukan, kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
KOMISI X: Pendidikan, Pemuda, Olaharaga, pariwisata, kesenian dan Kebudayaan
KOMISI XI: Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
4. Badan Legislasi (BALEG)
Susunan keanggotaan Badan Legislasi ditetapkan oleh DPR dalam Rapat Paripurna berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan Tahun Sidang.
Tugas Badan Legislasi antara lain: merencanakan dan menyusun program Legislasi Nasional yang memuat daftar urutan Rancangan Undang-Undang untuk satu masa keanggotaan dan prioritas setiap Tahun Anggaran; dan menyiapkan Rancangan Undang-Undang usul inisiatif DPR berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan; dan melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang diajukan Anggota, Komisi, atau Gabungan Komisi sebelum Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada Pimpinan Dewan, membuat inventarisasi masalah hukum dan perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPR untuk dapat dipergunakan sebagai bahan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya
Badan Legislasi dalam melaksanakan tugasnya dapat mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak Pemerintah, DPD, Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA) atau pihak lain yang dianggap perlu mengenai hal yang menyangkut ruang lingkup tugasnya melalui Pimpinan DPR.
5. Panitia Anggaran
Susunan keanggotaan Panitia Anggaran ditetapkan oleh DPR dalam Rapat Paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan Tahun Sidang, terdiri atas anggota-anggota seluruh unsur Komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota dan usulan dari Fraksi.
Panitia Anggaran bertugas melaksanakan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Panitia Anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat: mengadakan Rapat Kerja dengan Presiden, yang dapat diwakili oleh Menteri; mengadakan Rapat Dengar Pendapat atau Rapat Dengar Pendapat Umum, baik atas permintaan Panitia Anggaran maupun atas permintaan pihak lain; serta mengadakan konsultasi dengan DPD.
6. Badan Urusan Rumah Tangga (BURT)
Susunan keanggotaan BURT ditetapkan oleh DPR dalam Rapat Paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi, pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan Tahun Sidang.
Tugas BURT adalah antara lain; membantu Pimpinan DPR dalam menentukan kebijaksanaan kerumahtanggaan DPR, termasuk kesejahteraan Anggota dan pegawai Sekretariat Jenderal; membantu Pimpinan DPR dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh sekretariat Jenderal; dan membantu Pimpinan DPR dalam merencanakan dan menyusun Anggaran DPR dan Anggaran Sekretariat Jenderal.
BURT dapat meminta penjelasan dan data yang diperlukan kepada Sekretariat Jenderal. BURT memberikan laporan tertulis sekurang-kurangnya sekali dalam satu Tahun Sidang kepada Pimpinan DPR. Dalam melaksanakan tugasnya BURT bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR.
7. Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP)
Susunan keanggotaan BKSAP ditetapkan oleh DPR menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi, pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan Tahun Sidang ketiga. Susunan keanggotaan BKSAP ditetapkan oleh Rapat Paripurna berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
Tugas BKSAP antara lain: membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dengan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen-parlemen dan/atau anggota-anggota parlemen; mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kunjungan delegasi parlemen negara lain yang menjadi tamu DPR; mengadakan evaluasi dan mengembangkan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan tugas BKSAP, terutama hasil kunjungan delegasi DPR ke luar negeri; dan memberikan saran atau usul kepada Pimpinan DPR tentang masalah kerjasama antar parlemen.
BKSAP dalam melaksanakan tugasnya dapat; mengadakan konsultasi dengan pihak yang dipandang perlu mengenai hal yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya; mengadakan hubungan dengan parlemen negara lain dan organisasi internasional atas penugasan atau persetujuan Pimpinan DPR.
8. Badan Kehormatan
Susunan keanggotaan Badan Kehormatan ditetapkan oleh DPR dalam Rapat Paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi, pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan Tahun Sidang ketiga. Anggota Badan Kehormatan berjumlah 13 (tiga belas) orang.
Tugas Badan Kehormatan antara lain:
*Melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap Anggota karena: tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota; tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon Anggota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum; melanggar sumpah/janji, Kode Etik, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota; atau melanggar peraturan larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
*Menetapkan keputusan hasil penyelidikan dan verifikasi dan menyampaikan keputusan tersebut kepada Pimpinan DPR.
Badan Kehormatan mempunyai wewenang untuk: memanggil Anggota yang bersangkutan untuk memberikan pernjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan; dan memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain.
Setelah Badan Kehormatan melakukan penelitian dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, bukti-bukti serta sanksi-sanksi, Badan Kehormatan dapat memutuskan sanksi berupa:
*Teguran tertulis yang disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Anggota yang bersangkutan.
*Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan DPR atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPR yang disampaikan kepada pimpinan DPR untuk dibacakan dalam rapat Paripurna.
*Permberhentian sebagai Anggota oleh Pimpinan DPR disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada anggota yang bersangkutan.
Badan Kehormatan dapat menetapkan keputusan rehabilitasi, apabila Anggota yang diadukan terbukti tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan Kode Etik yang diumumkan dalam rapat Paripurna dan dibagikan kepada seluruh Anggota.
9. Panitia Khusus
Apabila memandang perlu, DPR dapat membentuk Panitia Khusus yang bersifat sementara. Komposisi keaggotaan Panitia Khusus ditetapkan oleh Rapat Paripurna berdasarkan perimbangan jumlah Anggota tiap-tiap Fraksi. Jumlah Anggota Panitia Khusus ditetapkan oleh Rapat Paripurna sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) orang.
Panitia Khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Paripurna. Panitia Khusus bertanggung jawab kepada DPR. Panitia Khusus dibubarkan oleh DPR setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesasi. Rapat Paripurna menetapkan tindak lanjut hasil kerja Panitia Khusus.
Panitia yang dibentuk oleh Alat Kelengkapan disebut Panitia Kerja atau tim yang berjumlah sebanyak-banyaknya separuh dari jumlah anggota alat kelengkapan yang bersangkutan, kecuali Tim yang dibentuk oleh Pimpinan DPR disesuaikan dengan kebutuhan.
Panitia Kerja atau Tim bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Alat Kelengkapan DPR yang membentuknya. Panitia Kerja atau Tim dibubarkan oleh Alat Kelengkapan DPR yang membentuknya setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai. Tindak lanjut hasil kerja Panitia Kerja atau Tim ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar