Ford Tak Mau Gerebek Toko

JAKARTA - Dalam mengantisipasi maraknya peredaran suku cadang palsu maka pihak Ford tidak akan melakukan penggrebekan terhadap toko penjualan suku cadang palsu. Hal itu di ungkapkan Customer Sevice Director PT Ford Motor Indonesia (FMI), Gumgum Prijadi ketika ditemui di Ford Warehouse Sunter, Jakarta, Senin (29/3) lalu.

"Tidak, kami tidak mau melakukan langkah seperti itu, biarlah itu dilakukan pihak lain tapi kita tidak," tegas Gumgum.

Menurut Gumgum, FMI selaku agen tunggal pemegang merek (FMI) kendaraan Ford, hanya akan melakukan edukasi kepada para konsumen Ford di Indonesia tentang barang-barang palsu.

"Kita jelaskan seperti apa barang palsu yang banyak beredar di pasaran, dan apa dampaknya jika barang tersebut dipakai oleh konsumen," katanya.

Misalnya untuk saringan bahan bakar dan oli, kata Gumgum, bila barang yang palsu biasanya material filter sangat buruk sehingga menyebabkan kotoran mudah masuk ke mesin.

Gumgum juga menyampaikan, demi memberikan pelayanan maksimal kepada para konsumennya, PT Ford Motor Indonesia (FMI) rela menggelontorkan dana lebih dari Rp8,9 Miliar.

“Dana sebesar ini ditujukan guna membangun layanan Mobile Service menggunakan Ford Ranger dan juga program garansi jaminan 24 jam untuk suku cadang,” ujar Gumgum. yul

MUI gelar Media Workshop Sertifikasi Halal

Jakarta - Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), menggelar workshop untuk media bertema, Sertifikasi Halal Untuk Minuman Non Alkohol, bertempat di Gedung MUI pusat, Jakarta, Selasa (9/3).
Acara ini dibuka oleh Ketua MUI, KH KH Maruf Amin, dengan pembicara, Direktur Pelaksana LPPOM MUI, Ir Lukmaknul Hakim Msi, dan Ketua Komite Halal PT Bintang Toedjoe, Dedi Suherman Ssi Apt, MM.

Workshop ini sendiri memang ditujukan kepada insan pers, dengan tujuan agar bisa menyampaikan informasi yang tepat dan akurat kepada masyarakat seputar sertifikasi halal minuman non alkohol.
"Diharapkan kalangan media dapat menjelaskan pada khalayak umum segala sesuatu yang menyangkut sertifikasi halal pada minuman non alkohol secara proposional, " tutur Lukman.
Dari jutaan produk minuman yang beredar di seluruh Indonesia lanjut Lukman, baru ribuan di antaranya saja yang mendapat sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Baru sedikit sekali memang produk minuman yang mendapat sertifikasi halal dari MUI. Baru sekitar 20 persen dari keseluruhan, yang sudah disertifikasi halal oleh MUI. Yah, mungkin kalau dihitung-hitung dari jutaan baru beberapa ribu saja yang sudah tersertifikasi halal," ungkap Lukman.

Menurut Lukman, MUI sendiri memang belum mewajibkan kepada seluruh produsen minuman untuk memiliki sertifikasi halal. "Kami mengharapkan kesadaran dari para produsen tersebut untuk melaporkan dan mengajukan pembuatan sertifikasi halal ke MUI untuk produk-produknya. Agar masyarakat, khususnya yang muslim, tidak lagi dibuat khawatir dan bingung memilih mana minuman yang halal dan haram," ujar Lukman.

Sementara itu Dedi Suherman Ssi Apt, MM., mengatakan bahwa pihaknya dalam mendapatkan label sertifikasi halal dari MUI, harus melalui beberapa prosedur. Pertama, produsen harus melakukan pendaftaran atau registrasi produk ke LPPOM MUI. Setelah terdaftar, LPPOM MUI akan melakukan pengkajian dan audit evaluasi terhadap produk-produk minuman tersebut.

Dari hasil audit tersebut, MUI akan mengeluarkan fatwa apakah produk tersebut halal atau haram. “Sertifikat halal baru dikeluarkan apabila berdasarkan fatwa produk tersebut memang dinyatakan halal,” papar Dedi.yul.

Riskan menyerahkan urusan pangan ke swasta

Jakarta - “Terlalu riskan jika Indonesia menyerahkan urusan pangan ke swasta. Tidak akan ada kemandirian pangan jika semua hal yang terkait dengan pangan, dari lahan, benih, hingga pemasaran hasil dikuasai swasta.” Ujar Witoro, ketua Pokja beras/pangan Aliansi Untuk Desa Sejahtera ( ADS) saat memberikan pandangan terkait masalah ketahanan pangan di Jakarta, Kamis (4/3).

Menurut Witoro, sebaiknya investasi untuk pembangunan pertanian 10 tahun ke depan lebih baik ditujukan bagi petani kecil, “Sayang sekali jika krisis pangan yang terjadi di dunia dijawab oleh Indonesia dengan cara membuka investasi pangan bagi swasta.”tegas Witoro.

Sementara itu Edi Sutrisno, dari kelompok kerja Sawit ADS menilai bahwa, pembukaan lahan secara besar-besaran juga berdampak luas, bukan hanya dari sisi lingkungan tetapi juga sosial dan ekonomi. Perluasan kebun sawit secara masif, ikut melahirkan berbagai konflik dari agraria, dan berpotensi menciptakan kantong-kantong kemiskinan baru di sekitar kebun.

Hati-hati jika menganggap food estate, seperti juga kelapa sawit sebagai sumber biofuel sebagai win-win solution dalam memecahkan masalah pangan dan energi saat ini. ”Perlu sebuah pemikiran matang dan siapa nantinya yang akan mendapat manfaat lebih besar.” papar Edi Sutrisno.

Hal Senada juga disampaikan Tejo Wahyu Jatmiko, Koordinator Nasional untuk Desa Sejahtera. “Negara seharusnya mengupayakan ketahanan pangan, bukan menyerahkannya ketangan swasta, yang orientasi jelas mengejar keuntungan semata. Demikian tuntutan Aliansi untuk Desa Sejahtera melihat rencana negara memberikan fasilitas yang sangat besar kepada swasta agar segera melakukan investasi di Merauke Integrated Food Energy Estate (Mifee).” Tegas Tejo. yul.

Bangsa kita menantikan sikap arif pemimpinya

Jakarta – Pengasuh Podok Pesantren Dar at Tauhid, Arjawinangun, Cirebon KH. Husein Muhammad mengatakan, “Masyarakat suatu bangsa sangat tergantung kepada bagaimana sikap, perilaku, serta visi para pemimpinnya.” Hal itu ia sampaikan saat memberikan pandangan terkait dengan kondisi dan persoalan yang tengah dihadapi bangsa kita, di Jakarta, Rabu (3/3).

Ia menilai, Persoalan yang yang menyangkut masalah-masalah di bidang ekonomi, hukum, politik, pendidikan, social dan budaya, memerlukan perhatian yang serius serta penanganan yang arif dan komprehensif. “Begitu kompleknya persoalan yang dihadapi, maka semua pihak harus memiliki sikap yang arif serta konprehensih dalam menyikapi setiap persoalan,” katanya.

Yang tak kalah pentingnya, kata Kiyai Husen melanjutkan, keteladanan, sikap sederhana, keberpihakan kepada rakyat yang telah memberikan amanah ataupun kepercayaan, mestinya dibuktikan, dan jangan bergerak di wilayah retorika saja. Rakyat harus dapat merasakan bahwa mereka itu diperhatikan, dinomer satukan.

Ia berharap, sebagai Negara yang dikenal dengat umat muslim terbanyak ini, seyogianya para pemimpin dapat mengambil contoh maupun teladan kepada nabi kita Muhammad Saw. Beliau sangat dikenal terhadap kepberpihakannya kepada rakyat terutama bagi kaum yang lemah. Adil, amanah, capable, dan banyak sifat terpuji lainya.

“Beliau tidak saja dikagumi oleh umat islam saja, kepemimpinan dan keteladanan beliau sangat diakui, dan membuat umat dan bangsa lainnya juga sangat menghormati beliau.” Papar kiyai husen.yul

Kemiskinan merupakan problem dasar bangsa kita

Jakarta – Kemiskinan saat ini merupakan permasalahan dasar yang dihadapi oleh sebagian keluarga yang ada di Indonesia. Hal itu disampaikan Ketua Yayasan Paramadina. Prof. DR. Didik J. Rachbini, di Jakarta, Kamis (25/2) lalu.

Kelompok ini, kata Didik, pada umumnya tidak memiliki aset yang memadai, dan aksesnya terhadap modal produktif sangat rendah, sehingga tidak bisa masuk dalam kegiatan saecara secara wajar. Jika masuk ke dalam pasar kerja umumnya hanya terlibat dalam kegiatan, yang bersifat informal.

Atribut lainnya, katanya melanjutkan, pada golongan atau kelompok keluarga miskin ini tingkat pendidikan dan ketrampilanya rendah sehingga tidak bisa bekerja produktif dan tidak menghasilkan kontribusi yang memadai terhadap perekonomian.

“Kondisi serba terbatas dalam ketrampilan dan keahlian seperti ini” katanya
menambahkan, “menyebabkan penyakit sosial, yang meluas, yakni pengangguran, baik pengangguran terbuka maupun pengangguran terselubung. Jumlah pengangguran terbuka di Indonesia sekitar 10 juta orang, suatu jumlah yang cukup besar dan sekaligus tersebar di berbagai daerah di Indonesia.” Ungkapnya.

Menurut Pakar ekonomi ini, pengembangan usaha kecil dan menengah, termasuk di dalamnya usaha mikro, merupakan salah satu pintu masuk untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga golongan bawah. “Tentu saja peranan usaha menengah dan besar tidak bisa ditinggalkan karena kelompok ini merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi.” Tegasnya. yul