SEPUTAR WAKIL RAKYAT

Jumat, 11 Desember 2009

Will Angove : Pasar otomotif Indonesia sangat menjanjikan

Jakarta – Ford Motor Indonesia pada tahun 2010, ingin menorehkan kembali cerita kesuksesan Ford Fiesta secara global, dan menegaskan kepemimpinan Ford sebagai produsen dan designer mobil kecil,” ujar Will Angove, Presiden Direktur Ford Motor Indonesia, di Jakarta, Jumat, (11/12).

Menyinggung target dan ketatnya persaingan pasar otomotif di Indonesia, Will meyakinkan, “Bagi kami pasar Indonesia sangat menjanjikan, masyarakat Indonesia adalah konsumen yang stylish dan konsumen lainnya akan menghargai keunikan dan daya tarik Ford Fiesta yang mampu mengekspresikan style serta gaya hidup modern mereka.”

Ford Fiesta yang akan dijual di Indonesia, kata Will menambahkan, diproduksi di AutoAlliance Thailand, yang merupakan pabrik perakitan mobil kecil yang di bangun dengan investasi US$500 juta. Pabrik ini juga menjadi pusat ekspor Ford Fiesta ke seluruh kawasan ASEAN serta Australia, Selandia Baru dan Afrika Selatan.

Presiden Direktur Ford Motor Indonesia itu juga menjelaskan bahwa, Fiesta dikembangkan oleh Ford dengan menggunakan pengalamannya yang intensive dalam perakitan mobil kecil. “Fiesta telah menjadi bukti untuk mobil kecil yang memiliki efisiensi bahan bakar yang baik, pengendalian dan dinamika kendaraan yang luar biasa,” papar Will.

Sejak diperkenalkan, aku Will, Ford Fiesta sudah menjadi favorit di pasaran Eropa, dan telah memperoleh beberapa penghargaan dari majalah– majalah otomotif, termasuk Top Gear, Car, Car & Driver dan 4 Wheels. "Baru–baru ini, Fiesta juga telah dianugerahi penghargaan Car of The Year 2009 dari Auto Express, What Car? dan Sun Motors," tegas Will.yul.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

TENTANG KAMI

Seputar Wakil Rakyat adalah Blog yang melayani informasi dan berita Wakil Rakyat dan Aktivitasnya. Blog ini nantinya diperbaharui selama 24 jam dalam sepekan, dan secara kreatif mengawinkan teks, foto, video dan suara.

Kami berupaya menerapkan standar jurnalisme berkualitas dalam meliput aktivitas anngota Dewan Perwakilan Rakyat, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Kami menjadikan SWR bagian dari upaya mencerdaskan bangsa melalui jurnalisme cerdas, tajam, berimbang dan menghibur.

PERSONIL:

CEO :
Yulmedia

Chief Financial Officer :
Arif Gibran

Penasihat:

Drs. Mas’ud MM

Direktur Produksi / Pemimpin Redaksi :
Yulmedia

Redaktur Pelaksana :
Rudi YH

Redaktur Liputan :
Hamdi

Reporter :
Yulia N
Hera K

Tri Astuti

Seno

Sekretariat Redaksi :
Ferri Candra

Kontak

Mobile: +62 81-317035749

Email: mediayul99@yahoo.co.id

www.seputarwakilrakyat.

SEJARAH DPR RI

Sejarah DPR dapat dilihat dari periode :

a. Volksraad.
b. Masa perjuangan Kemerdekaan.
c. Dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)

Secara ringkas dapat dijelaskan sbb. :

Pada masa penjajahan Belanda, terdapat lembaga semacam parlemen bentukan Penjajah Belanda yang dinamakan Volksraad.Pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda mengakhiri masa penjajahan selama 350 tahun di Indonesia.Pergantian penjajahan dari Belanda kepada Jepang mengakibatkan keberadaan Volksraad secara otomatis tidak diakui lagi, dan bangsa Indonesia memasuki masa perjuangan Kemerdekaan.

Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 (12 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia) di Gedung Kesenian, Pasar Baru Jakarta. Tanggal peresmian KNIP (29 agustus 1945) dijadikan sebagai TANGGAL dan HARI LAHIR DPR RI. Dalam Sidang KNIP yang pertama telah menyusun pimpinan sebagai berikut :

K e t u a : Mr. Kasman Singodimedjo
Wakil Ketua I : Mr. Sutardjo Kartohadikusumo
Wakil Ketua II : Mr. J. Latuharhary
Wakil Ketua III : Adam Malik

Sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, DPR RI telah mengalami 15 pergantian periode, diantaranya dipilih melalui Pemilihan Umum, yaitu tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997 dan 1999

PERIODE VOLKSRAAD

(JAMAN PENJAJAHAN BELANDA)

Pasal 53 sampai dengan Pasal 80 Bagian Kedua Indische Staatsregeling, wet op de Staatsinrichting van Nederlandsh-Indie (Indische Staatsrgeling) yang ditetapkan pada tanggal 16 Desember 1916 serta diumumkan dalam Staatsblat Hindia No. 114 Tahun 1916 dan berlaku pada tangal 1 Agustus 1917 memuat hal-hal yang berkenaan dengan kekuasaan legislatif, yaitu Volksraad (Dewan Rakyat).

Berdasarkan konstitusi Indische Staatsrgeling buatan Belanda itulah, pada tanggal 18 Mei 1918 Gubernur Jenderal Graaf van Limburg Stirum atas nama pemerintah penjajah Belanda membentuk dan melantik Volksraad (Dewan Rakyat).

keanggotaan Volksraad :

Tahun 1918 :
Ketua : 1 orang (diangkat oleh Raja)
Anggota : 38 orang (Anggota Volksraad dari golongan Bumi Putra hanya berjumlah 20 orang)

Tahun 1927 :
Ketua : 1 orang (diangkat oleh Raja)
Anggota : 55 orang (Anggota Volksraad dari golongan Bumi Putra hanya berjumlah 25 orang)

Tahun 1930 :
Ketua : 1 orang (diangkat oleh Raja)
Anggota : 60 orang (Anggota Volksraad dari golongan Bumi Putra hanya berjumlah 30 orang)

Volksraad mempunyai hak yang tidak sama dengan parlemen, karena volksraad tidak mempunyai hak angket dan hak menentukan anggaran belanja negara.

Kaum Nasionalis moderat antara lain Hohammad Husni Thamrin, dll. menggunakan Volksraad sebagai jalan untuk mencapai cita-cita Indonesia Merdeka memalui jalan Parlemen. Usul-usul anggota seperti Petisi Sutardjo Tahun 1935 yang berisi "permohonan kepada Pemerintah Belanda agar diadakan pembicaraan bersama antara Indonesia dan Berlanda dalam suatu perundingan mengenai nasib Indonesia di masa yang akan datang", atau Gerakan Indonesia Berparlemen dari Gabungan Politik Indonesia yang berisi keinginan adanya parlemen yang sesungguhnya sebagai suatu tahap untuk menuju Indonesia Merdeka, ternyata ditolak pemerintah Hindia Belanda.

Pada Awal perang Dunia II Anggota-anggota Volksraad mengusulkan dibentuknya milisi pribumi untuk membantu Pemerintah menghadapi musuh dari luar, usul ini juga ditolak. Tanggal 8 Desember 1941 Jepang melancarkan serangan ke Asia.

Tanggal 11 Januari 1942 Tentara Jepang pertama kali menginjak bumi Indonesia yaitu mendarat di Tarakan (kalimantan Timur). Hindia Belanda tidak mampu melawan dan menyerah kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, dan Belanda mengakhiri masa penjajahan selama 350 tahun di Indonesia. Pergantian penjajahan dari Belanda kepada Jepang mengakibatkan keberadaan Volksraad secara otomatis tidak diakui lagi.

JAMAN KEMERDEKAAN

Rakyat Indonesia pada awalnya gembira menyambut tentara Dai Nippon (Jepang), yang dianggap sebagai saudara tua yang membebaskan Indonesia dari belenggu penjajahan. Namun pemerintah militer Jepang tidak berbeda dengan pemerintahan Hindia Belanda.

Semua kegiatan politik dilarang. Pemimpin-pemimpin yang bersedia bekerjasama, berusaha menggunakan gerakan rakyat bentukan Jepang, seperti Tiga-A (Nippon cahaya Asia, Pelindung Asia, dan Pemimpin Asia) atau PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat), untuk membangunkan rakyat dan menanamkan cita-cita kemerdekaan dibalik punggung pemerintah militer Jepang.

Tahun 1943, dibentuk Tjuo Sangi-in, sebuah badan perwakilan yang hanya bertugas menjawab pertanyaan Saiko Sikikan, penguasa militer tertinggi, mengenai hal-hal yang menyangkut usaha memenangkan perang Asia Timur Raya. Jelas bahwa Tjuo Sangi-in bukan Badan Perwakilan apalagi Parlemen yang mewakili bangsa Indonesia.

Tanggal 14 Agustus 1945 Jepang dibom atom oleh "Serikat" dan Uni Soviet menyatakan perang terhadap Jepang. Dengan demikian Jepang akan kalah dalam waktu singkat, sehingga Proklamasi harus segera dilaksanakan.

Tanggal 16 Agustus 1945, tokoh-tokoh pemuda bersepakat menjauhkan Sukarno-Hatta ke luar kota (Rengasdengklok Krawang) dengan tujuan menjauhkan dari pengaruh Jepang yang berkedok menjanjikan kemerdekaan, dan didesak Sukarno-Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Setelah berunding selama satu malam di rumah Laksamana Maeda,maka pada tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno-Hatta atas nama Bangsa Indonesia membacakan Proklamasi Kemerdekaan di halaman rumahnya Pengangsaan Timur 56, Jakarta.

PERIODE KNIP

29 AGUSTUS 1945 s.d. PEBRUARI 1950
Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang kita kenal sebagai Undang-undang Dasar 1945. Maka mulai saat ini, penyelenggara negara didasarkan pada ketentuan-ketentuan menurut Undang-undang Dasar 1945.

Sesuai dengan ketentuan dalam Aturan Peralihan, tanggal 29 Agustus 1945, dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP beranggotakan 137 orang. Komite Nasional Pusat ini diakui sebagai cikal bakal badan Legislatif di Indonesia, dan tanggal pembentukan KNIP yaitu 29 Agustus 1945 diresmikan sebagai hari jadi DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

Pimpinan KNIP :

Mr.Kasman Singodimedjo - Ketua
M. Sutardjo Kartohadikusumo - Wakil Ketua I
Mr. J. Latuharhary - Wakil Ketua II
Adam Malik - Wakil Ketua III

Tanggal 10 Nopember 1945 terjadi pertempuran di Surabaya yang menimbulkan banyak korban di pihak bangsa Indonesia. Sehubungan dengan itu KNIP dalam Sidang Pleno ke-3 tanggal 27 Nopember 1945 mengeluarkan resolusi yang menyatakan protes yang sekeras-kerasnya kepada Pucuk Pimpinan Tentara Inggris di Indonesia atas penyerangan Angkatan Laut, Darat dan Udara atas rakyat dan daerah-daerah Indonesia.

KNIP telah mengadakan sidang di Kota Solo pada tahun 1946, di Malang pada tahun 1947, dan Yogyakarta tahun 1949.

Perjuangan mempertahankan kemerdekaan dilaksanakan serentak di medan-perang dan di meja perundingan. Dinamika revolusi ini juga dicerminkan dalam sidang-sidang KNIP, antara pendukung pemerintah dan golongan keras yang menentang perundingan.

Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda telah dua kali menandatangani perjanjian, yaitu Linggarjati dan Renville. Tetapi semua persetujuan itu dilanggar oleh Belanda, dengan melancarkan agresi militer ke daerah Republik.

www.dpr.go.id

Sub.Bag.Penerangan

SEPUTAR WAKIL RAKYAT

PRUDENTIAL

Jumat, 11 Desember 2009

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

TENTANG KAMI

Arsip Blog

SEJARAH DPR RI

Pengikut

Mengenai Saya